Berita Terkini

BANJARNEGARA - KPU Kabupaten Banjarnegara terus berkomitmen menjaga kualitas dan validitas daftar pemilih. Langkah ini dibuktikan dengan dilaksanakannya kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Terbatas dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2026. ​Kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tanggal 8 - 19 Juni 2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, M Syarif SW, bersama seluruh Anggota KPU Banjarnegara, yakni Akromul Makhzun, Castro Suwito, Bambang Puji Prasetya, dan M. Kholil Sa'roni di dampingi oleh Sekretariat KPU Kabupaten Banjarnegara. Coklit terbatas kali ini tidak menyasar seluruh populasi secara umum, melainkan dilakukan secara spesifik dan terarah demi membersihkan data dari potensi kekeliruan administrasi. Terdapat dua kategori utama yang menjadi fokus utama KPU Banjarnegara pada triwulan ini yakni Data Pemilih Luar Negeri dan Pemilih Berusia Lebih dari 100 Tahun. ​"Validitas data pemilih adalah fondasi dari kualitas pemilu. Melalui coklit terbatas ini, kami ingin memastikan tidak ada satu pun hak pilih warga yang terabaikan, sekaligus membersihkan data dari potensi kegandaan atau pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat," ujar Ketua KPU Banjarnegara, M Syarif SW.

BANJARNEGARA - Anggota KPU Banjarnegara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas), dan SDM, Castro Suwito, hadir sebagai narasumber dalam kemeriahan acara Road to Festival Kopi Dieng Tahun 2026. Acara yang dipadati oleh para pencinta kopi, pelaku UMKM, dan generasi muda ini berlangsung semarak di kawasan Alun-alun Banjarnegara pada Sabtu, 6 Juni 2026. Kehadiran KPU Banjarnegara di festival ini menjadi strategi segar untuk membumikan pendidikan pemilih di tengah ruang kreatif masyarakat. Dalam pemaparannya, Castro Suwito menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas kreatif dan anak muda, dalam mengawal proses demokrasi. Menurutnya, kopi dan demokrasi memiliki satu kesamaan: keduanya butuh proses racikan yang matang agar menghasilkan kualitas terbaik. "Komunitas kopi dan ruang kreatif seperti ini didominasi oleh generasi muda. Lewat momentum Festival Kopi Dieng ini, kami ingin mengajak semuanya tidak hanya sekadar menjadi penonton, tetapi juga menjadi penggerak partisipasi masyarakat. Suara dari rekan-rekan semua menentukan arah pembangunan daerah kita ke depan," ujar Castro di hadapan para peserta. Castro juga menyampaikan kegiatan KPU Banjarnegara dalam masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan. “Kegiatan Coktas (Pencocokan dan Penelitian terbatas) Data Pemilih Berkelanjutan merupakan agenda terdekat kami, dan akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026”. Ujar Castro dihadapan ratusan pengunjung yang hadir. Melalui sinergi antara dunia kreatif dan edukasi politik seperti ini, KPU Kabupaten Banjarnegara berharap tingkat partisipasi masyarakat (parmas) dapat terus meningkat secara kuantitas sekaligus memiliki kualitas pemahaman politik yang lebih matang.

BANJARNEGARA - KPU Kabupaten Banjarnegara terus berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta partisipasi masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banjarnegara yang digelar di Meeting Room Kantor Kemenag Banjarnegara, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara M Syarif SW dan Anggota Bambang Puji Prasetya, Castro Suwito dan Akromul Makhzun di damping Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara, Agus Karyono beserta Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi serta Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM. Rapat kerja ini menjadi momentum penting dalam menyamakan persepsi serta mematangkan poin-poin krusial yang akan tertuang dalam nota kesepahaman formal antar kedua instansi, secara garis besar, ruang lingkup perjanjian kerja sama yang dibahas meliputi tiga poin utama yaitu Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Ketua KPU Banjarnegara, M Syarif SW menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemenag memiliki nilai strategis yang sangat besar. Lingkungan keagamaan, mulai dari satuan pendidikan seperti MA/MTs, pondok pesantren, hingga penyuluh agama di tingkat kecamatan, merupakan jaringan yang sangat efektif untuk menyaring data pemilih baru sekaligus menekan angka golput melalui edukasi yang tepat. Di sisi lain, perwakilan dari Kemenag Banjarnegara menyambut baik inisiatif ini. Kemenag menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh agenda demokrasi di Kabupaten Banjarnegara, khususnya dalam memberikan fasilitas edukasi politik yang santun dan menjaga validitas data umat yang memiliki hak pilih. Dengan finalisasi draft PKS ini, kedua belah pihak berharap proses penandatanganan resmi dapat segera dilakukan dalam waktu dekat, sehingga program-program kerja sinergis di lapangan bisa langsung diimplementasikan demi suksesnya pemilu yang bersih, inklusif, dan akuntabel di Kabupaten Banjarnegara.

BANJARNEGARA – Meskipun tinggal di pedesaan, namun masyarakat harus memahami politik dan demokrasi. Apalagi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia yang menganut demokrasi. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, M Syarif SW ketika menjadi nara sumber di hadapan lima puluhan peserta pendidikan politik dan demokrasi di Desa Gumelar, Kecamatan Karangkobar, Senin, 25 Mei 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Badan Kesbangpol, DPRD dan KPU Kabupaten Banjarnegara. ‘’Di dalam negara yang menganut demokrasi, politik tidak hanya menjadi urusan para pejabat, pimpinan partai, tim kampanye, tim sukses atau pelaku politik praktis saja. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian juga perlu paham dan melek politik meski tinggal di desa. Mari kita belajar bersama supaya lebih memahami politik dan tidak hanya sekadar menjadi pelengkap saja setiap lima tahun sekali saat pemilu dan pilkada,’’ ujar Syarif. Masyarakat memberikan mandat kepada para pemimpin eksekutif dan wakil rakyat di lembaga legislatif, melalui pemilu maupun pilkada. Hal tersebut merupakan partisipasi aktif warga selain menjadi penyelenggara maupun peserta pemilihan. Maka masyarakat berhak untuk mengontrol, mengawasi, menagih janji dan mengingatkan para pemimpin dan wakil rakyat untuk bertugas secara benar dan amanah. Karena kebijakan yang diputuskan para pemimpin serta wakil rakyat akan berpengaruh pada kehidupan rakyat. Setidaknya selama satu periode pemerintahan atau selama lima tahun. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui rekam jejak para calon sebelum menjabat, program kerja dan juga rekam jejak saat ia menjabat dalam periode sebelumnya.  Jika rekam jejak dan programnya terbukti bagus dan baik untuk rakyat, maka layak untuk dipilih. Jika rekam jejaknya kurang aspiratif dan tidak amanah, rakyat bisa memberikan sanksi moral dengan tidak memilihnya.

BANJARNEGARA - KPU Kabupaten Banjarnegara melakukan kunjungan silaturahmi ke Polres Banjarnegara pada Jumat, 22 Mei 2026. Rombongan KPU dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, M Syarif SW. Turut hadir mendampingi anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Bambang Puji Prasetya serta Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara, Agus Karyono. Rombongan disambut hangat Kapolres Banjarnegara, AKBP Mariska Fendi Susanto, S.H., S.I.K., M.M., di ruang kerjanya. Syarif mengatakan kunjungan tersebut untuk mempererat silaturahmi dan sinergi. Ia juga menyampaikan kegiatan saat ini adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih kepada masyarakat dan sejumlah kegiatan lainnya di masa non tahapan. AKBP Mariska Fendi Susanto mengapresiasi langkah KPU Banjarnegara yang tetap aktif membangun komunikasi dan koordinasi lintas sektoral. Beliau menegaskan bahwa Polres Banjarnegara selalu siap bersinergi baik dalam masa tahapan maupun non tahapan pemilu dan pilkada.

BANJARNEGARA - Meski tidak sedang dalam masa tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada, KPU Kabupaten Banjarnegara tetap aktif berkegiatan diantaranya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Anggota KPU Banjarnegara Divisi Hukum dan Pengawasan, M. Kholil Sa'roni, saat hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pendidikan Politik yang digelar di Kecamatan Kalibening, Jumat (22/5/2026). Acara yang diinisiasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara dan KPU Kabupaten Banjarnegara ini menyasar tokoh masyarakat dan perwakilan warga di wilayah Kecamatan Kalibening. Dalam paparannya di hadapan lima puluhan peserta, M. Kholil Sa'roni menyampaikan bahwa pemahaman politik masyarakat tidak boleh hanya muncul setiap lima tahun sekali di bilik suara. Menurutnya, masa non-tahapan adalah waktu krusial untuk memperkuat fondasi literasi politik. Ia menambahkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik merupakan bentuk konkret dari partisipasi politik yang berkelanjutan. KPU berharap masyarakat tetap kritis dan melek terhadap hak-hak politik mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi atau praktik politik transaksional di masa depan. Dengan penguatan literasi sejak dini, diharapkan kualitas demokrasi di Kabupaten Banjarnegara pada perhelatan politik mendatang dapat meningkat secara signifikan.