Berita Terkini

Banjarnegara - Setelah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, estafet Kirab Pemilu Serentak 2024 diserahkan ke KPU Banyumas, Sabtu (2/9/2023). "Kirab Pemilu Serentak 2024 digelar di berbagai wilayah dan menyasar berbagai segmen pemilih pemilu di Kabupaten Banjarnegara sejak 26 Agustus sampai 2 September 2023. Hari ini kami serahkan estafet Kirab kepada KPU Kabupaten Banyumas," kata anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, M Syarif SW, sesuai serah terima kirab di Banyumas. Selamat digelar di Kabupaten Banjarnegara, kirab pemilu tersebut telah menyambangi masyarakat di Kecamatan Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, Banjarmangu, Karangkobar, Kalibening, Wanadadi, Purwanegara, dan Bawang. "Kami mengunjungi pemilih segmen komunitas, marginal, perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, masyarakat di perkotaan hingga ke desa-desa," imbuhnya. Adapun kegiatan yang digelar selama Kirab Pemilu yakni sosialisasi dan pendidikan pemilih pemilu di pasar tradisional, pasar ikan, komunitas seni, di arena Car Free Day Alun-alun Banjarnegara, di sekolah dan juga di kampus. "Seluruh kegiatan berjalan lancar dan meriah serta mendapatkan respons antusias dari masyarakat. Terimakasih atas dukungan, bantuan dan partisipasi aktif semua pihak sehingga kirab berjalan lancar. Semoga melalui sosialisasi ini masyarakat makin paham tentang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sehingga partisipasi pemilih meningkat," pungkasnya.

BANJARNEGARA – Estafet Kirab Pemilu Serentak 2024 tiba di Kabupaten Banjarnegara setelah diarak dari Kabupaten Wonosobo, Sabtu (26/8/2023) pakul 09.30 WIB. Serah terima bendera kirab KPU dan bendera 18 partai politik peserta pemilu diterima oleh KPU Kabupaten Banjarnegara dari KPU Wonosobo di Pendapa Dipayudha Adigraha. Bendera kirab diserahkan langsung oleh Ketua KPU Wonosobo Asma Khozin kepada Ketua KPU Banjarnegara Bambang Puji Prasetya. Hadir dalam serah terima tersebut Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, Ketua DPRD Ismawan Setya Handoko, Ketua Bawaslu Banjarnegara, Kapolres AKBP Era Johny Kurniawan, Pasintel Kodim Kapt Inf Imam Haryitno, Kajari Banjarnegara Semeru, pimpinan parpol, tokoh agama serta tokoh masyarakat. Juga perwakilan dari PPK, PPS serta mahasiswa dari berbagai kampus. Usai serah terima, dilakukan deklarasi Pemilu Sarana Integrasi Bangsa yang dibacakan oleh Ketua KPU Banjarnegara Bambang Puji Prasetya dan diikuti seluruh peserta. Selanjutnya dilakukan penandatanganan plakat deklarasi Pemilu Sarana Integrasi Bangsa. Bambang, dalam sambutannya mengatakan, bendera kirab akan berada di Banjarnegara selama 7 hari. Kirab akan dilaksanakan ke berbagai wilayah sebagai bentuk sosialisasi Pemilu 2024. Diharapkan, masyarakat akan mengetahui hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara, partai peserta pemilu, dan tahapan pemilu. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab yang mendukung kegiatan kirab Pemilu.Selain itu, juga kepada seluruh parpol yang ikut berpartisipasi dalam kirab keliling Banjarnegara. Pada hari pertama, kirab akan melalui enam kecamatan. Yaitu Banjarnegara, Sigaluh, Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, dan Bawang. Setelah itu akan digelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada sejumlah segmen pemilih. Yakni pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih marginal dan berkebutuhan khusus.(*)

Banjarnegara - Generasi Z dan Milenial yang merupakan segmen pemilih pemula dan pemilih muda, diajak berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024. Ajakan tersebut disampaikan anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, M Syarif Sapto W, saat diskusi publik bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banjarnegara, Senin, 24/7/2023, di pendapa. "Gen Z dan Milenial mendominasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 hingga lima puluh persen lebih. Oleh karena itu, kami ajak teman-teman semua untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu," ujarnya. Berpartisipasi aktif dalam Pemilu menurutnya dapat dilakukan dengan menyalurkan hak pilihnya di TPS dan juga bisa menjadi penyelenggara. Atau sebagai masyarakat ikut melakukan sosialisasi Pemilu. "Gunakan hak pilih kita, jangan golput. Teman-teman juga bisa bergabung menjadi penyelenggara di tingkat TPS. Ayo kawal pemilu dari dalam," ajaknya. Dalam diskusi publik bertema Dialektika Peta Permasalahan Daerah dalam Polemik Kebangsaan, yang digagas GMNI Banjarnegara tersebut Syarif juga mengajak Gen Z dan Milenial menjadi pemilih cerdas. Yakni tegas menolak politik uang, dan memilih dengan lebih dulu melihat rekam jejak serta program para peserta Pemilu. "Jangan lupa coblos pilihan masing-masing di Hari Kasih Suara, 14 Februari 2024," imbuhnya.

BANJARNEGARA - Para personel Satlinmas yang akan bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2024 diberikan pelatihan. Kegiatan tersebut digelar oleh Satpol PP Kabupaten Banjarnegara, Kamis (13/7/2023) di pendapa Dipayuda Adigraha. Plt Kasatpol PP Kabupaten Banjarnegara, Purwanto, mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahuan terkait Pemilu Serentak 2024 dan tugas mereka ketika menjadi petugas ketertiban TPS Pemilu Serentak 2024 mendatang. ‘’Kami berharap mereka mendapatkan pengetahuan terkait kepemiluan secara umum dan teknis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di TPS,’’ ujarnya. Narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari KPU Kabupaten Banjarnegara dan Polres Banjarnegara. Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, M Syarif SW, mengemukakan petugas ketertiban TPS berjumlah dua orang di setiap TPS. Di Kabupaten Banjarnegara ada 3.225 TPS sehingga pada saatnya nanti membutuhkan 6.450 orang petugas ketertiban TPS. "Untuk itu kami berkoordinasi bersama Pemkab Banjarnegara untuk mulai menyiapkan ketersediaan petugas tersebut. Pendataan mengenai petugas Satlinmas yang masih aktif di setiap desa/kelurahan perlu dilakukan sejak saat ini," imbuhnya. Ditambahkan, petugas ketertiban TPS bertugas di pintu masuk dan pintu keluar TPS. Dalam pelatihan tersebut dilakukan praktek atau simulasi pengamanan di TPS dengan dipandu narasumber dari KPU Kabupaten Banjarnegara dan Polres Banjarnegara.(*)

BANJARNEGARA – KPU Kabupaten Banjarnegara menggelar asistensi penyusunan laporan pertanggungjawaban dana tahapan Pemilu 2024. Asistensi tersebut dilaksanakan di aula kantor KPU Kabupaten Banjarnegara dengan mendatangkan langsung PPK dan sekretariatnya. ‘’Kami lakukan pendampingan dan koreksi atas laporan yang sudah dibuat PPK beserta sekretariat termasuk juga PPS dan secretariat,’’ kata Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara, Agus Karyono. Bila ditemui ada kekurangan atau laporan yang kurang tepat langsung diperbaiki dan kemudian kepada PPS juga disampaikan hal demikian oleh PPK. Koreksi atau pembetulan tersebut kemudian dicatat agar dalam penyusunan laporan berikutnyaa tidak terjadi kesalahan. Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, Bambang Puji Prasetya, menambahkan asistensi dilakukan untuk memastikan laporan yang dibuat sudah sesuai ketentuan. Juga untuk menyamakan pemahaman dari tingkat kabupaten, PKK, PPS beserta secretariat mengenai tata cara dan aturan menyusun laporan.(*)

BANJARNEGARA – KPU Kabupaten Banjarnegara menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak 2024.  Kegiatan yang digelar pada Minggu (25/6/2023) tersebut diikuti oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024 tingkat kabupaten, Bawaslu Banjarnegara serta para pihak terkait lainnya. Kegiatan tersebut digelar untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari para pihak terkait serta masyarakat mengenai rancangan peraturan KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. FGD dipandu oleh anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, M Syarif SW dengan narasumber Iman Ustaat, anggota KPU Kabupaten Banjarnegara periode 2013-2018. Adapun narasumber lainnya yakni anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Hukum dan Pengawasan, Cahyani Budi Rakhmawati. Berbagai saran disampaikan dalam forum tersebut. Antara lain dari Iman Ustaat, terkait Pasal 6 huruf (c) selain memuat ketentuan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) juga perlu memuat ketentuan tentang Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain masukan tersebut, ia juga memberikan saran penggunaan teknologi dan alternatif membuat lebih dari satu panel harus memperhatikan SDM KPPS di setiap TPS. Kemudian terkait penggunaan non pemerintah untuk TPS, harus ada ketentuan pemilih gedung tersebut tidak berafiliasi dengan peserta pemilu. Adapun saran dari Bawaslu Banjarnegara disampaikan oleh Sugiyatno. Ia menyarankan wacana dua panel dalam penghitungan di TPS tidak perlu karena sudah ada terobosan penyederhaan formular dari 11 menjadi 5 dan adanya fotokopi untuk salinan. Dua terobosan itu dinilai sudah cukup menyingkat waktu sehingga tidak perlu dua panel karena bila SDM KPPS tidak siap juga berpotensi kacau.(*)